 |
| Opini dari: Zaidan Zainaddin |
Namun kenyataannya, Kabupaten Lombok Tengah masih menduduki peringkat ke 4 dari 10 Kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Persentse penduduk miskin: (1) Kota Mataram 8%, (2) Kota Bima 8%, (3) Kab. Dompu 8%, (4) Kab. Lombok Tengah 12%, (5) Kab. Sumbawa Barat 12%, (6) Kab. Lombok Barat 13%, (7) Kab. Sumbawa 13%, (8) Kab. Bima 14%, (9) Kab. Lombok Timur 15%, (10) Kab. Lombok Utara 25%.
Tercatat pada data per 30 November 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 12, 93 %. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2022 sebanyak 12, 89 %, dimana ada kenaikan sekitar 0, 04 % penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan total jumlah keseluruhan penduduk di kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 berkisar 1, 09 jiwa sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal ini menggambarkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, kurang serius dalam menangani masyarakat miskin, yang dimana dalam fakta lapangan, akhirnya menciptakan ketimpangan sosial yang sangat jauh antara si kaya dan miskin. Berdasarkan hasil temuan setidaknya ada beberapa warga kabupaten Lombok Tengah, salah satunya di dusun paok rujak, desa Montong Terep masih ditemukan hidup dibawah garis kemiskinan. Dari hasil temuan dilapangan ditemukan bahwa masih adanya masyarakat yang hidup dengan analogi “gali lubang tutup lubang”. Dimana diartikan sebagai hidup dari pinjaman ke pinjaman, dimana akhirnya membuat hidupnya semakin terhimpit karena terlilit banyaknya hutang. Ditambah lagi, ada salah satu warganya yang hidup dengan cara mengajukan Pinjaman Online (Pinjol). Hal tersebut menyebabkan tekanan hidupnya semakin tinggi dan harus merasakan terror setiap saat dari orang-orang untuk menagih hutangnya.
Pengakuan salah satu warga ini untuk memberanikan diri mengambil resiko tersebut tidak lain karena terhimpitnya dalam berbagai sektor, dimana dalam sektor sosial dan ekonomi sangat terbelakang, tidak ada akses untuk pekerjaan, dan untung-untungnya hanya mendapatkan pekerjaan serabutan yang dimana jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mirisnya lagi, pengakuan dari salah satu warga mengatakan, tidak ada peran DPRD dapil setempat dalam membantu masyarakat miskin di daerah dusun paok rujak.
Ditambah lagi pengakuan warga, banyak ditemukan dimana para anggota DPRD kabupaten Lombok Tengah yang dikatakan memiliki rumah bagai istana sedangkan pemandangan tepat didepan rumahnya sangat berbanding terbalik, dimana dipenuhi pemukiman yang sangat jelas ketimpangan sosialnya dengan banyak pemukiman yang jauh dari kata layak untuk dihuni. Pernyataan tersebut menjadi sebuah gambaran ketimpangan yang sangat jelas sekali. Alhasil ada anggapan dari warga yang muncul tentang apa peran Pemerintah, baik bupati beserta DPRD. Karena, masih cukup banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan didalam hidupnya, bahkan jauh dari kata layak.
Penggambaran kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Tengah diatas memang merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya tempat yang masih belum menjadi sorotan dari pemerintah. Maka dari itu pemerintah kabupaten Lombok Tengah harus mengambil peran untuk berusaha menuntaskan kemiskinan, sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk hidup di hari esok, karena ada pemerintah yang akan selalu mendukung dan memperdaya masyarakatnya. Pemerintah kabupaten Lombok tengah baik Bupati maupun DPRD perlu memproritaskan dan menyelesaikan gap dan kesenjangan sosial yang terjadi antara yang kaya dan miskin. Faktanya hingga saat ini, masih banyak ditemukan kesulitan akses oleh berbagai masyarakat dimana salah satunya akses terhadap informasi terkait APBD. Alhasil, banyak keputusan di masyarakat yang tidak masyarakat ketahui apa saja program pemerintah.
Hal ini, merupakan sebuah pekerjaan yang masih menjadi PR Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk terus mencari solusi dalam menangani permasalahan kemiskinan yang terjadi di Daerah Kabupaten Lombok Tengah, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, baik Bupati dan DPRD-nya lebih memperhatikan kondisi sosial di Lombok Tengah, tidak hanya bidang prekonomian bagi kaum menengah ke atas yang di jaga dan di rawat, namun pemerintah daerah juga harus membantu mengembangkan prekonomian bagi kaum menengah ke bawah juga.
Penulis: Zaidan Zainaddin
( Pegiat Sosial )
