 |
| Bunda Lale Pimpin Rakor Pencegahan Kekerasan pada Anak di Sekolah |
Mataram, REDAKSIMEDIALOMBOK.COM - Penjabat (PJ) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Lale Prayatni Gita Ariadi memimpin rapat koordinasi bersama lembaga pemerhati anak di Provinsi NTB terkait permasalahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Rapat tersebut digelar di pendopo gubernur, Kamis (19/10/23).
Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi dan berbagai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan pada anak di sekolah. Bunda Lale mengatakan bahwa kekerasan pada anak adalah masalah serius yang harus segera ditanggulangi karena dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologis dan prestasi belajar anak.
"Kekerasan pada anak bisa terjadi baik dari pihak guru, teman sebaya, maupun orang tua. Kekerasan bisa berupa fisik, verbal, maupun seksual. Hal ini tentu sangat merugikan bagi anak dan harus dicegah sejak dini," kata Bunda Lale.
Bunda Lale menambahkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mencegah kekerasan pada anak di satuan pendidikan. Rumusan itu diantaranya, pembentukan tim satgas pencegahan di tingkat provinsi maupun di sekolah-sekolah, edukasi kesehatan mental kepada anak dan pola asuh dari orang tua yang harus tersistematis.
"Dengan langkah-langkah ini, harapan saya ini bisa mewujudkan dunia pendidikan yang lebih meningkat baik bagi siswa maupun para guru," ujar Bunda Lale.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih. Ia menjelaskan bahwa kekerasan pada anak yang terjadi di NTB dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
"Kasus kekerasan pada anak tahun 2021 sebanyak 1.060 kasus, tahun 2022 sebanyak 1.154 kasus mengalami penurunan per 22 September 2023 hanya terdapat 664 korban kekerasan pada anak. Kami terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di berbagai lembaga sekolah di NTB," kata Nunung Triningsih.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh perwakilan kemenag NTB, LPA NTB, Pemerhati Anak di Provinsi NTB dan berbagai lembaga kesejahteraan anak lainnya. Mereka menyampaikan masukan dan saran untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak.
Rapat koordinasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah provinsi NTB dalam mewujudkan visi Nusa Tenggara Barat Gemilang 2023-2028. Salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.
